DPRD

DPRD Berharap Pengguna Tak Susah dan Menghasilkan PAD

TANJUNG REDEB. DPRD Berau periode sebelumnya sempat melakukan audensi ek Provinsi Kaltim untuk meminta kelonggaran agar kewenangan ijin penerbitan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) atau IUP pertambangan  mineral bukan logam dan batuan dibawah 5 hektar kembali ke daerah kabupaten. Wakil ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah menyebutkan, bahwa ada multi guna jika kewenangan tersebut kembali.

Salah satunya disebutkan,yakni lebih mudah dalam pengurusan izin administrasi bagi pelaku usaha dan juga percepatan pembangunan bagi pengguna jasa di daerah-daerah pembangunan.

“Selain itu daerah bisa menerima pendapatan asli daerah dari sektor ini,” jelasnya. keluhan pengelola seperti galian C banyak terdengar dan juga disampaikan langsung ke DPRD. 

Hal nii yang kemudian mendorong DPRD berkali-kali melakukan upaya agar kewenangan ini bisa kembali seperti dulu sebelum undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah berlaku.

DPRD Berau beberapa kali berupaya agar kewenangan ini bisa dilimpahkan kembali kedaerah karena dinilai menyulitkan. Sebab selian birokrasi yang cukup berbelit juga jarak pengurusan ke Samarinda yang kerap dikeluhkan.

“Terakhir, kami dari DPRD koordinasi di Provinsi, hanya emndapatkan jawaban bahwa Distamben Provinsi bisa membantu daerah khususnya Berau yang sudah melakukan upaya agar administrasinya bisa lebih cepat,tetapi tetap di provinsi sana pengurusannya,” jelas Syarifatul.

Pengurusan ijin ini dinilai sangat lama dan memakan biaya mengingat setiap pengurus harus ke Samarinda. terlebih, kegiatan layanan serupa juga dilakukan oleh pengusaha lainnya dari Kalimantan Timur. 

Permohonan baru maupun perpanjangan izin juga cukup menyita biaya dan waktu. Sementara dalam kegiatan apalagi dalam melayani suplay kepada kontraktor pekerja kegiatan pemerintah memiliki batas waktu. 

“Kami sudah sempat ke Provinsi menyuarakan masalah ini, harapan kita bisa segera dikembalikan, karena kita yang disini (Kabupaten) kesulitan dengan penarikan kewenangan ini,” jelasnya lagi. Ketua DPRD Berau, Syarifatul Syadiah yang memimpin kunjungan kerja ke Provinsi beberapa waktu lalu.

Adapaun dalam kunjungan itu disertakan sejumlah item yang dirasa bisa melunakan provinsi untuk merelakan pengembalian kewenangan.

Seperti tindak lanjut surat  Bupati Berau nomor 973/117/BAPENDA-B/2018 tanggal 19 Februari 2018 lalu perihal permohonan pelimpahan penerbitan WIUP/IUP pertambangan mineral bukan logam dan batuan dibawah 5 ha.

DPRD akan terus berjuang untuk menyampaikan aspirasi ini agar dapat dipenuhi Provinsi. Sebab dengan birokrasi yang ada dipastikan akan menyulitkan daerah dalam membangun. Selain itu ada banyak sekali permohonan perizinan serupa yang ditangani Dinas pertambangan Provinsi Kaltim yang tentunya membuat berkas permohonan menumpuk dan lama baru dapat terselesaikan.(*)

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
Close