BERAU

Poligami Banyak Dilakukan Tanpa Izin


VIDEO WISATA BERAU

TANJUNG REDEB, berauterkini – Pengadilan Agama Berau mencatat adanya dua izin poligami yang disidangkan dalam tujuh bulan terakhir. Keduanya mendapatkan izin untuk dikabulkan dan tidak ada permohonan yang dicabut.

Dengan rentang usia yang mengajukan di atas 30 tahun. Satu berasal dari kalangan menengah ke atas, sisanya sebaliknya. Sedangkan di tahun 2019, hanya ada satu perkara poligami yang juga berasal dari kalangan atas.

Panitera Muda Hukum, Muhammad Arsyad dari angka itu pengajuan izin poligami masih terbilang rendah dalam satu tahun. Lantaran, banyaknya kasus perceraian di Berau juga memiliki hubungan akan masalah poligami liar, meskipun jumlah pastinya belum bisa dikatakan olehnya, sebab poligami liat sukar terlacak.

“Jika dihubungkan dengan kasus perceraian, kasus hubungan adanya pihak ketiga lebih besar dikarenakan oleh poligami tanpa izin daripada gangguan keluarga,” jelasnya kepada Disway Berau, Minggu (9/8).

Dalam tujuh bulan terakhir, telah ada 275 pengajuaan perkara cerai gugat yang diajukan oleh pihak perempuan. Arsyad menjelaskan masih adanya poligami liar dan kurangnya pengajuan izin poligami, sebab adanya persyaratan yang belum bisa terpenuhi.

Syarat yang diberikan pihaknya berupa adanya surat pernyataan berlaku adil terhadap masing-masing istri, surat pernyataan dari istri pertama untuk tidak keberatan dipoligami, ketiga surat pernyataan calon istri kedua untuk tidak keberatan dipoligami. Serta beberapa persyaratan yang menjelaskan berapa besaran harta yang akan diperoleh masing-masing istri.

Kebanyakan suami yang melakukan poligami secara resmi, karena adanya pihak istri yang tidak bisa memberi keturunan, atau telah memiliki anak, namun tidak bisa memberikan keturunan lagi. Ada juga yang memberikan izin lantaran sang istri sakit dan tidak bisa melayani suami.

“Alasan poligami liar biasanya mereka memang tidak nyaman dengan pasangan, alasan seperti itu kadang sukar untuk diberikan izin,” ungkapnya.

Dalam proses persidangan, hakim akan memberikan tekanan kepada pihak suami untuk berprilaku wajib dan adil, termasuk dalam pemberian nafkah kepada isteri. Namun pihaknya tetap melakukan mediasi terhadap pihak agar mempertimbangkan kembali keputusan poligami. Sebab, biaya hidup akan terus meningkat, apalagi jika penghasilan sang suami pas-pasan.

“Yang persidangan di Juni kemarin, penghasilan dapat dikatakan minim. Tapi kasusnya istri kedua telah hamil terlebih dahulu, karena itu perizinan dari pihak istri pertama lebih gampang,” jelasnya.

Menurut Arsyad, jika poligami dilakukan secara liar, hal tersebut akan membebankan kepada anak. Karena anak tidak terlindungi secara hukum. Misalkan sang anak tidak bisa punya akta kelahiran dari nama sang ayah.

“Kadang mereka minta baru dilegalkan lantara anaknya ingin mengurus dokumen tertentu. Biasanya yang nikah sirih, mereka tidak punya buku nikah,” tutupnya. (RAP)

Sumber : nomorsatukaltim.com

Tags

Related Articles

One Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button
Close
Close