Baca Terkini Lebih Mudah Menggunakan Aplikasi Berau Terkini.

Anggota DPRD Berau Hadiri FGD Penanggulangan Bencana

TANJUNG REDEB – Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah (STIEM) Tanjung Redeb, bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan DPRD Berau, menggelar Focus Group Discussion (FGD), untuk menyusun naskah akademik Penanggulangan Bencana Daerah, Selasa (3/12) kemarin.

Kepala BPBD Berau Thamrin yang menjadi narasumber dalam FGD kemarin mengatakan, diskusi tentang penyusunan naskah akademik tersebut berkaitan dengan rencana penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang bencana alam. “Karena memang selama ini kita (Berau, red) belum memiliki perda tentang penanggulangan bencana alam,” katanya usai acara.

Raperda yang akan disusun, bakal menjadi acuan bagi BPBD Berau dalam melaksanakan tugas, dalam rangka melaksanakan penanggulangan bencana di Kabupaten Berau. “Kami melihat respons undangan yang hadir sangat baik,” jelasnya.

Untuk itu, dirinya berharap pihak STIM Tanjung Redeb, bisa lebih cepat menyelesaikan naskah akademik, dengan memperhatikan saran dan masukan dari undangan yang terdiri dari kepala kampung, tokoh-tokoh masyarakat, dan pihak-pihak terakit lainnya. “Mudah-mudahan pemerintah bisa mendukung anggarannya dan kita terbitkan perdanya di tahun 2020 mendatang,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Berau Abdul Waris mengakui, pihaknya siap membahas raperda tersebut jika sudah diajukan ke DPRD Berau.

“Itu (Raperda Penanggulangan Bencana Daerah) akan diusulkan tahun depan. Makanya pemkab dan akademisi menyelesaikan naskah akademik, baru nanti diusulkan,” kata Waris, usai mengikuti FGD.

“Proses masih panjang. Ada pembahasan di legislatif. Pemerintah daerah menyampaikan ke DPRD. Setelah itu pembahasan di Bapemperda,” sambungnya.

Dikatakannya, rapaerda ini sebagai payung hukum stakholder terkait dalam mengantisipasi bencana. Baik itu mencegah, maupun penanganan bencana di Kabupaten Berau.

“Intinya dewan siap membahas. InsyaAllah tahun depan sudah ada Perda Penanggulangan Bencana Daerah,” jelasnya.

Waris juga meminta, selain menyelesaikan naskah akademik, Pemkab Berau juga menyiapkan peta rawan bencana. Dengan peta itu, nantinya daerah-daerah yang rawan bencana akan kelihatan. Sehingga, bisa dikoneksikan dengan program pembangunan.

“Misalkan di pulau, masuk dalam peta rawan Tsunami, berarti di dataran tinggi tidak boleh ada pembangunan. Karena kalau Tsunami, orang mau lari ke mana,” katanya.

“Termasuk daerah-daerah yang rawan kebakaran bisa dimasukkan peta rawan bencana. Jadi pemerintah bisa menyediakan alat atau armada sebagai antisipasi kebakaran,” sambung Waris.

Peta rawan bencana itu nantinya akan disosialisasikan ke masyarakat. “Jadi ada kewajiban pemerintah menyosialisasikan peta rawan bencana itu. Baik itu melalui sekolah-sekolah, pertemuan-pertemuan, maupun melalui pelatihan. Kalau di luar, jadi muatan lokal. Peta rawan bencana ini jadi turunan dari perda penanggulangan bencana,” pungkasnya.(*)