Baca Terkini Lebih Mudah Menggunakan Aplikasi Berau Terkini.

DLHK Diminta Profesional Tangani Sungai Segah

TANJUNG REDEB – Meluasnya air Sungai Segah yang menghijau karena diduga adanya pencemaran, membuat Ketua DPRD Berau Madri Pani gelisah. Dia meminta, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Berau lebih profesional. Harus melakukan evaluasi.
Selain itu, Madri juga meminta pemerintah daerah tegas memberikan teguran kepada pihak yang diduga melakukan pencemaran sesuai dengan laporan dari DLHK.

“Laporan yang saya terima dari DLHK bahwa telah diturunkan tim 10-15 November 2019. Hasil pengamatannya, pencemaran diduga akibat drainase dan paritan kebun sawit yang melakukan penutupan gerbang bendungan di semua blok sejak 19 November lalu. Juga, pH di badan sungai hanya 2,91 dan 2,943 yang notabenenya ikan saja tidak bisa bertahan hidup. Makanya, aktivitas pemupukan mesti dihentikan,” jelas Madri, Senin (25/11).

Ditegaskan, DLHK harus melakukan pengelolaan kualitas air sesuai baku mutu air sebelum dibuang ke badan sungai. Pupuk yang dipakai perusahaan juga dianalisa, dimana dari 7 jenis pupuk yang dipakai, 5 di antaranya mempunyai sifat koagulatif yang memicu air jernih.


“Dengan semua fakta yang ditemukan di lapangan oleh DLHK, Pemkab harus ada ketegasan, memberikan surat teguran ke perusahaan secara tertulis. Karena secara prosedural, DLHK sudah punya dasar dan bukti untuk hasil progres kinerja terkait kondisi air Sungai Segah yang mengalami pencemaran. Kalau hanya sekadar teguran lisan, tidak ada ketakutan bagi perusahaan. Ini bukan hasil pengamatan saya atau retorika saja, melainkan hasil klarifikasi DLHK setelah saya panggil,” ungkapnya.

Menurut Madri, sangat aneh jika sejak 5 tahun lalu tidak ada temuan, padahal anggaran untuk pengkajian dan segala macam, menggunakan uang negara. Dan setelah 5 tahun baru ada temuan pencemaran ini. Yang dipertanyakan sekarang adalah bagaimana kinerja DLHK yang sebelumnya dan yang sekarang, dan apa kebijakan pemda selanjutnya.

“Jangan sampai nanti ada masalah di PDAM. Tapi perusahaan yang melakukan pencemaran tidak ditegur secara resmi. Apalagi dari informasi DLHK bahwa untuk pemupukan dilakukan mesin, bukan manual. Jadi kalau hujan, pupuk itu disimpan di bendungannya. Dibuat sistem kalau air sungai pasang dia tertutup. Kalau air sungai surut dia mengalir. Hasil yang ada di bendungan itu akan disiramkan kembali ke kebun sawit untuk membunuh parasit yang ada, sehingga tanahnya menjadi gembur kembali. Secara hukum ada pagar alamnya,” tegasnya.

“Menurut aturan, harusnya bendungan yang dibuat 200 meter dari pinggir sungai. Tapi mengapa DLHK membiarkan hal ini. Makanya, harus profesional,” tandasnya. (tim)