Baca Terkini Lebih Mudah Menggunakan Aplikasi Berau Terkini.

Minta Bupati Surati Pertamina Tambah Kuota BBM

TANJUNG REDEB – Kelangkaan stok bahan bakar minyak (BBM) di Berau mulai menemui titik terang. Hasil inspeksi dan pengumpulan data yang dilakukan Komisi II DPRD Berau ke Pertamina Region IV Balikpapan, ditemukan beberapa fakta baru terkait stok BBM yang sering menghilang dari pasaran.


Solusi diberikan adalah, meminta bupati menyurat ke Pertamina untuk melakukan penambahan kapal khusus yang mengangkut BBM dan meminta kuota BBM Berau ditambah.

“Semua data sudah kita dapatkan dari masing-masing SPBU di empat kecamatan di Berau. Dan memang dari hasil yang ada, ternyata Pertamina memberikan jatah 10 kilo liter untuk di 3 kabupaten yakni Berau untuk 6 SPBU, Bulungan 2 SPBU dan Kabupaten Tanah Tidung (KTT) 1 SPBU. Sehingga, stok yang kita terima adalah pembagian untuk ketiga kabupaten tersebut. Sedangkan kebutuhan BBM kita di Berau cukup banyak. Dengan pembagian itu, kalau telat sehari saja bisa kosong,” jelas Sekretaris Komisi II DPRD Berau, Sujarwo Arif Widodo, Selasa (26/11).

Dijelaskan, untuk jumlah premium merupakan subsidi dari pemerintah, sehingga jumlahnya tidak bisa ditambah. Tetapi, untuk mengakali agar tidak terjadi kekosongan kalau telat pengiriman dari Pertamina, maka bisa dengan menambah kuota pertamax dan pertalite.

“Salah satu solusi yang bisa diambil saat ini adalah penambahan kuota pertamax dan pertalite, yakni dengan penambahan kapal yang khusus mengangkut dan menyalurkan 2 jenis BBM tersebut. Jadi, ketika Pertamina telat memberikan suplai premium, maka masyarakat bisa beralih sementara ke pertamax dan pertalite,” katanya.

Hal ini pun diiyakan Wakil Ketua Komisi II, Andi Amir Hamsyah. Menurutnya, untuk solusi yang diberikan dari Komisi II DPRD Berau bisa menjadi salah satu alternatif mengatasi problem sering hilangnya BBM di Berau, bahkan hingga ke tingkat pengecer sekalipun.

“Usulan yang diberikan bisa menjadi salah satu solusi. Tetapi kami sebagai legislatif tidak bisa mengambil tindakan, sehingga bupati yang bisa bersurat untuk meminta penambahan kuota pertamax dan pertalite,” harap Andi Amir Hamsyah. (tim)