Baca Terkini Lebih Mudah Menggunakan Aplikasi Berau Terkini.

Muharram Sesalkan Kenaikan BPJS

TANJUNG REDEB – Presiden Joko Widodo kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan.Hal ini tertuang dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Kebijakan ini mendapat kritikan bukan saja dari tokoh politik namun juga masyarakat. Sebab, keputusan itu muncul saat pandemi virus Corona (COVID-19) masih mewabah di Indonesia.

Salah satu yang menyoroti kenaikan BPJS untuk  kelas I dan II ialah Bupati Berau Muharram. Menurutnya, Ia tak mengerti apa yang melatar belakangi pemerintah pusat menaikkan iauran BPJS di tengah pandemi Virus Corona, terlebih kenaikan iuaran BPJS sebelumnya telah dibatalkan Mahkama Agung.

“Saya tidak mengerti kenapa ini bisa naik, padahal MA sudah membatalkan rencana kanaikan sebelumnya, kok tiba-tiba presiden membuat Perperes lagi,” kata Muharram Minggu (17/5/2020).

“Dengan kenaikan iuran BPJS di tengah pandemi ini ibarat orang jatuh tertimpa tangga lagi,” imbuhnya.

Lanjut bupati mengatakan, kebijakan yang diambil pemerintah pusat di tengah pandemi tidak pro rakyat. Tetapi sebagai kepala daerah tidak mampu berbuat banyak terkait keputusan yang dialkukan pemerintah pusat. Olehnya, dia meminta para wakil rakyat yang duduk di parlemen dapat menyampaikan aspirasi warga terkait kebijaan menaikan BPJS ini, meskipun itu untuk kelas I dan II

Lebih lanjut, dikatakanya, disaat negara sedang berduka karena Covid-19, namun menaikkan iuran BPJS justru tetap di lakukan. Kendati kenaikan ini sifatnya mendesak, dirinya menilai dapat dilakukan pasca Covid-19  sepenuhnya hilang. Sebab saat ini  ekonomi masyarakat tengah bermasalah bukan hanya rakyat miskin tetapi semua golongan bahkan pengusaha sekalipun.

“Saya sebagai pemerintah daerah tak bisa berbuat apa-apa. Saya berharap pemerintah RI dapat mempertimbangkan kondisi saat ini dan pihak terkait mengkritisi kebijakan ini yang menurut saya tidak pro rakyat,” tegasnya..

Sesuai dengan Perpres yang di keluarkan presiden Joko Widodo, Iuran BPJS untuk kelas I peserta mandiri atau PBPU dan BP menjadi Rp 150.000 per orang per bulan atau naik 85,18%, kelas II menjadi Rp 100.000 per orang per bulan atau naik 96,07%, sedangkan kelas III menjadi Rp 42.000 per orang per bulan atau naik 64,70%. Kenaikan iuran untuk kelas I dan II mulai berlaku 1 Juli 2020 mendatang, sedangkan kenaikan untuk kelas III baru akan berlaku tahun 2021.(*)