Baca Terkini Lebih Mudah Menggunakan Aplikasi Berau Terkini.

Pemerintah Salurkan BSU Termin II ke 11 Juta Pekerja

Ilustrasi Bantuan tunai

Jakarta — Pemerintah melalui Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan anggaran yang dikelola Kementerian Ketenagakerjaan pada awal Desember 2020. Penerima manfaat BSU ini mencapai 12,4 juta jiwa dengan total anggaran yang direalisasikan Rp29,7 triliun.

Pada termin I periode September-Oktober 2020 telah terealisasi sebanyak 98,8 persen. Artinya sudah 12,2 juta orang yang bantuannya sudah terealisasikan. Sekarang, BSU telah mencapai tahap V termin II periode November-Desember 2020 yang sudah terealisasi ke 11 juta penerima manfaat atau 90 persen.

Staf Khusus Kementerian Ketenagakerjaan Reza Hafiz menyebut bantuan ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi para pekerja sekaligus membantu menggerakkan roda perekonomian nasional lewat menjaga daya beli masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. “BSU ini merupakan upaya pemerintah untuk menjaga daya beli dan konsumsi para pekerja atau buruh yang terdampak COVID-19.

Pekerja yang menerima upah dan sudah didaftarkan oleh perusahaannya merupakan para pekerja yang terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Reza dalam Dialog Produktif dengan tema “Sudah Sampai Mana Implementasi BSU?” yang diselenggarakan KPCPEN, Kamis (10/12). Kementerian Ketenagakerjaan, lanjut Reza, telah memvalidasi kriteria penerima manfaat BSU ini secara teliti dan sahih karena basis datanya adalah BPJS Ketenagakerjaan.

“Kriteria penerima manfaat BSU ini yaitu pekerja anggota aktif jaminan sosial yang dibuktikan dengan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sampai Juni 2020, dan memiliki upah/gaji di bawah Rp5 juta. Selain itu kita menjaga agar prosesnya langsung diterima penerima manfaat, sehingga BSU ini ditransfer langsung ke rekening yang bersangkutan,” terang Reza Hafiz.

Tak sampai di situ, demi menjaga transparansi, Kementerian Ketenagakerjaan telah menyampaikan pembaruan data penerima tiap minggunya.

“Basis datanya berdasarkan laporan bank. Jadi misalnya bank penyalur dalam satu minggu menyalurkan 1 juta data penerima manfaat, kita dapat datanya setelah selesai penyalurannya,” paparnya.

Selain itu upaya-upaya transparansi terus dilakukan melalui proses pengawasan. Realisasi BSU ini telah diawasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Data penerima manfaat BSU ini tidak kita ubah. Datanya sama seperti yang kami terima dari BPJS Ketenagakerjaan”, tegas Reza Hafiz.

Kementerian Ketenagakerjaan mengharapkan BSU terus berlanjut hingga tahun depan, mengingat manfaatnya sangat besar dalam menjaga stabilitas perekonomian.

“Tapi kebijakan ini mengikuti keputusan dari KPCPEN, karena ini merupakan diskusi di tingkat Menteri, juga melihat kondisi ekonomi di tahun depan yang akan berimplikasi pada rancangan kebijakan dan anggaran. Kementerian Ketenagakerjaan bersiap sebagai pelaksana teknis,” tutup Reza Hafiz.

Sumber : Cnn Indonesia