Baca Terkini Lebih Mudah Menggunakan Aplikasi Berau Terkini.

Perda APBD 2020 dan Jamkesda Disahkan

TANJUNG REDEB, – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Berau 2020 disahkan menjadi Perda, Selasa (26/11) lalu.

Selain itu, Raperda perubahan atas Perda nomor 12/2012 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) juga disahkan. Pengesahan dilaksanakan setelah mendengar pandangan akhir tujuh fraksi DPRD Berau.

“Setelah disahkan agar dilakukan secara maksimal organisasi perangkat daerah (OPD). Soal Perda Jamkesda memang sangat perlu untuk segera disahkan guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat,” jelas juru bicara Fraksi Nasdem, Darlena membuka pandangan akhir fraksi dalam paripurna.

Enam fraksi lainnya yakni Fraksi Golkar dibacakan Subroto, Fraksi Amanat Indonesia Raya yang dibacakan M Yusuf, Fraksi PKS dibacakan Jasmine Hambali, Fraksi Demokrat dibacakan Falentinus Keo Meo, Fraksi PDI P oleh Suriadi Marzuki, dan penutup Fraksi PPP oleh H Saga’.

Fraksi memberikan persetujuan dengan catatan yang menjadi bahan pertimbangan Pemkab Berau. Yakni beberapa proyek multiyears bersumber dari APBD 2020, namun hingga saat ini masih mengalami kendala dalam proses pembangunannya. Misalnya rumah sakit.

Oleh karena itu, pembangunan rumah sakit tipe B sangat mendesak dan harus segera direalisasikan. Untuk itu, pemkab diminta segera menyelesaikan permasalahan pembebasan lahan, dan memastikan lahan bangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten Berau

“APBD adalah untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga anggaran bisa tepat guna dan waktu. Kalau bisa lokasi pembangunan RS baru ditinjau ulang,” jelas Subroto membacakan pandangan akhir Fraksi Golkar.

Senada disampaikan Suriadi Marzuki dari Fraksi PDI P dan Falentinus Keo Meo dari Fraksi Demokrat. Keduanya sependapat perlu adanya percepatan pembangunan rumah sakit. Pemkab Berau diminta mengambil langkah cepat, terkait status lahan yang akan dibangun rumah sakit. Kalau memang tidak bisa atau mengalami kendala, bisa saja lokasi pembangunan RS baru dikembalikan ke lokasi awal yang ditinjau, yakni lahan eks PT Inhutani.

“APBD sudah disahkan, anggaran sudah disiapkan, jangan sampai tertunda karena masalah lahan. Jadi, pesan juga untuk OPD terkait yang termasuk dalam proyek MYC pembangunan RS bisa ekstra hati-hati dalam menentukan lokasi,” jelasnya.

“Jangan sampai lahan yang merupakan hal terpenting, malah bermasalah. Sehingga setelah lahan beres, nanti pembangunannya tidak maksimal karena terkendala waktu yang sudah terbuang untuk mengurusi pembebasan lahan saja,” Sambung M Yusuf dari Fraksi Amanat Indonesia Raya, membenarkan apa yang disampaikan fraksi lainnya. Sedangkan untuk Perda Jamkesda, dari tujuh fraksi menilai sangat pentingnya guna memudahkan masyarakat melakukan pengurusan.


“Untuk Perda Jamkesda ini, bupati mengeluarkan perbup yang mendukung. Yakni perbup terkait masyarakat tidak mampu penerima jamkesda dan perbup bantuan sosial untuk biaya pendamping masyarakat yang berobat ke luar daerah Berau. Ini karena biasanya untuk pendamping warga yang berobat ke luar Berau masih sering mengalami kendala biaya tambahan pendamping. Apalagi masyarakat dari kampung,” imbuh M Yusuf.

Hadir dalam paripurna tersebut Bupati Berau Muharram, Wakil Bupati Berau Agus Tantomo, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Berau, OPD, dan undangan lainnya. (tim)