Baca Terkini Lebih Mudah Menggunakan Aplikasi Berau Terkini.

Soal PNS Akan Dimutasi Ke Desa, BKPP Berau Masih Tunggu Regulasi Dari Menpan RB

BERAUTERKINI, TANJUNG REDEB – Dikutip dari finance.detik.com Sebanyak 1,6 juta pegawai negeri sipil (PNS) tenaga administrasi dikabarkan akan dimutasi ke desa oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Senin (3/8/2020).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo mengungkapkan, bahwa ada kalanya terjadi kekosongan tenaga-tenaga di pedesaan. Oleh karena itu PNS tenaga administrasi ini ditugaskan untuk mengisi kekosongan tersebut.

“Intinya bahwa secara keseluruhan, terdapat 4,2 juta ASN, 70% di antaranya ada di daerah, dan 1,6 juta di antaranya adalah tenaga administrasi yang tersebar di pusat maupun di daerah. Dalam posisi seperti ini, seringkali tenaga administrasi mengisi kekosongan tenaga-tenaga yang masih kurang di daerah pedesaan,” ujarnya.

Menyikapi hal tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Berau Muhammad Said mengatakan, jika pihaknya masih belum menerima regulasi terkait kebijakan yang sifatnya masih sebatas wacana itu.

“Memang kalau hanya sebatas wacana dari kementerian itu banyak, jadi kalau hanya sebatas wacana kami belum bisa menindaklanjuti sebelum ada regulasi yang jelas terkait dengan kebijakan tersebut, namun kalau ada kejelasan lebih lanjut dari Menpan terkait dengan kebijakan-kebijakan,” katanya di ruang kerjanya, Rabu (5/8/2020).

Apalagi kata Said, jika keputusan itu juga wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah maka itu perlu dilakukan sosialisasi terelbih dahulu tentang petunjuk teknis pelaksanaannya. Karena selain kebijakan itu, pihaknya saat ini masih fokus untuk menuntaskan beberapa program yang masih belum terselesaikan.

“Kalau misalnya itu hanya sebatas wacana perlu disosialisasikan terlebih dahulu karena surat edarannya belum ada, karena memang fokus kita saat ini dalam masih dalam hal penyediaan organisasi kemudian dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) soal seleksi CPNS, dan kemudian dari Menpan RB sendiri bagaimana membuat pemerintahan yang lebih baik,” sambungnya.

“Terkait kebijakan PNS di pedesaan memang kalau di Berau itu ada di kantor kecamatan, kemudian juga tersebar sebagai sekretaris kampung. Nah dengan ada kebijakan yang ada sekarang sekretaris kampung pun juga bisa dijabat oleh bukan PNS,” tambah Said.

Said juga menuturkan, dengan jumlah PNS yang semakin berkurang dengan keadaan yang sementara juga tidak ada rekuitment CPNS, maka dari itu perangkat-perangkat kampung yang ada terdiri dari pejabat yang non PNS.

“Jadi memang untuk aparatur kampung itu direkrut langsung oleh kepala kampung dan memang ada beberapa kampung yang sekretaris kampungnya berstatus PNS, nah itu sepanjang kita butuhkan bisa kita tarik kembali ke kecamatan ataupun dinas, tapi memang fokus saat ini untuk membenahi dan menjalankan pemerintahan dan pembangunan di kampung makanya mereka (PNS) sementara tersebar di beberapa kampung,” tandasnya.

Penulis : Miko Gusti/berauvision.com